Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang baru disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Senin (05/10) lalu, menjadi alasan akan diadakannya aksi besar unjuk rasa dalam bentuk menolak disahkannya UU tersebut.
Aksi tersebut diprediksi bakal diikuti ratusan massa pada Kamis (08/10) besok, di kawasan Jalan Lambung Mangkurat tepatnya areal gedung DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).
Prediksi itu bukan tanpa alasan, sebab saat konsolidasi terbuka yang digelar di halaman gedung Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kalsel, Selasa (06/10) kemarin, sudah dihadiri puluhan bahkan sampai ratusan massa.
“Melihat hari ini, antusias kawan-kawan cukup besar sehingga kemungkinan nanti 300 sampai 500 orang akan berhadir,” kata Koordinator Wilayah Badan Eksekutif Mahasisiwa (BEM) se-Kalsel, Ahdiat Zairullah.
Menurut Zairullah, aksi tersebut digelar guna mendorong anggota DPRD Kalsel untuk menekan Presiden Joko Widodo agar mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).
Bahkan mereka mengaku akan tetap bertahan di gedung megah wakil rakyat itu sampai ada respon baik dari anggota DPRD Kalsel, khususnya komitmen dalam mendorong orang nomor 1 di Indonesia mengeluarkan Perppu tersebut.
“Sebab aksi media atau aksi apapun tak mempan saat ini. Sehingga kita harus meningkatkan skala aksi mogok yang lebih radikal lagi,” tegasnya.
Lantas, bagaimana jika nanti akan ada penertiban dari aparat keamanan?
Ketua BEM Universitas Lambung Mangkurat (ULM) itu menegaskan, pihaknya tetap bertahan dari areal gedung DPRD Kalsel, tanpa harus menyampingkan sifat kooperatif. Ia pun mengaku tetap akan menghindari adanya aksi yang tak diinginkan.
“Yang jelas kita akan kooperatif dan negosiasi dengan DPRD juga pihak kepolisian. Tinggal bagaimana negosiasi nanti akan menguntungkan kita atau tidak. Kita lihat nanti,” tegasnya lagi.
Lebih jauh, Zairullah menyatakan aksi nanti bukan mengatasnamakan mahasiswa, melainkan mereka ingin membawa aspirasi rakyat se-Indonesia.
“Insyaallah kita akan bangun gerakan kolektif, gerakan inklusif bahwa semua kalangan akan ikut memperjuangkan aspirasi ini,” pungkasnya. (Tkr)