Kritik Presiden dan Ketua DPRD Kalsel, BEM Uniska Juluki “The King and The Prince of Lip Service”

Sumber foto: instagram @bemuniska

Lentera Uniska, Banjarmasin – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Islam Kalimantan (Uniska) Muhammad Arsyad Al Banjari (MAB) melontarkan kritikan tajam melalui akun media sosial terhadap pemerintah.

Kritikan tersebut ditujukan kepada Presiden Joko Widodo dan Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Supian HK.

Dalam unggahannya di Instagram, BEM Uniska menyebut Presiden Jokowi sebagai “The King of Lip Service”, sedangkan Supian HK diberi julukan “The Prince of Lip Service”.

Mereka juga menyertakan foto dari keduanya yang diedit seolah mengenakan mahkota raja dan pangeran.

BEM Uniska menyebut saat sebagai calon hingga menjadi presiden, Jokowi kerap menyampaikan janji-janji manis. Begitu pula dengan Supian HK, yang dinilai kerap melontarkan ucapan manis, namun seringkali tak selaras dengan kenyataan.

“Nyatanya ucapan dan janji-janji pemimpin kita hanya sebatas janji politik saja. Sampai kapan semua ucapan-ucapan dan janji-janji mereka akan direalisasikan?,” tulis akun @bemuniska.

Pada 10 slide gambar yang diunggah pada Minggu (11/07), BEM Uniska membeberkan sederet fakta janji-janji Jokowi dan Supian HK yang tak selaras dengan praktiknya.

Misalnya, Supian HK. BEM Uniska mengambil contoh saat mahasiswa menggelar aksi Save KPK hingga jilid III dan menuntut untuk bertemu langsung dengan Ketua DPRD Kalsel. Namun, Supian HK menolak untuk menemui para mahasiswa.

Sementara julukan King of Lip Service terhadap presiden Jokowi dilontarkan pertama kali oleh BEM Universitas Indonesia. Lip Service itu sendiri ditujukan kepada orang yang hanya ramah di mulut, alias janji yang diucapkan tak selaras dengan praktik.

Mereka mengambil beberapa contoh. Mulai dari janji presiden soal penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang dinilai tak sesuai realitas. Kemudian soal penanganan pandemi Covid-19.

Hingga pernyataan Presiden Jokowi yang mempersilahkan masyarakat untuk lebih aktif melakukan kritik terhadap pemerintah. Namun, BEM Uniska menilai justru banyak warga yang berakhir di jeruji besi lantaran dijerat UU ITE akibat mengkritik pemerintah. (Tim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.