Lentera Uniska, Banjarmasin – Berbagai tuntutan untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Selatan (Kalsel) dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Rabu (13/4) lalu dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalsel Kamis (14/4) siang kemarin.
Aksi sebelumnya diserukan oleh HMI membawa lima tuntutan. Pertama, meminta Ketua DPRD Kalsel untuk menyelesaikan permasalahan mafia minyak goreng.
Kedua, menyelesaikan permasalahan kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) solar, dan memastikan ketersediaan pertalite di tengah kenaikan pertamax, serta membentuk satgas migas bersama HMI.
Ketiga, membentuk Perda Pelecehan Seksual melalui acua Rancangan Undang-Undamg (RUU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).
Keempat, menghapus Perda Ramadan Nomor 4 Tahun 2005, dan membentuk Perda baru sesuai dengan kondisi sekarang.
Kelima, menuntut Ketua DPRD Kalsel menegaskan kembali, Perda Nomor 12 tahun 2016, tentang usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi.
Ketua umum HMI Cabang Banjarmasin, Nurdin Ardalepa mengatakan bahwa tuntutan diterima DPRD Kalsel dan HMI memberi waktu dua bulan untuk merealisasikan janji tersebut.
Aksi dilanjutkan oleh BEM se-Kalsel hari Kamis
Mengikuti aksi BEM SI di Jakarta Pusat, Senin (11/4) lalu yang sempat ricuh. BEM se-Kalsel tak tinggal diam, dengan membawa empat tuntutan kedepan gedung DPRD Kalsel, diantaranya menuntut DPRD Kalsel untuk menyampaikan ke DPR RI agar menuntaskan kenaikan dan kelangkaan minyak goreng.
Kedua, menuntut DPRD Kalsel untuk memfasilitasi sidang rakyat dengan menghadirkan stakeholder.
Ketiga, menurunkan dan menstabilkan harga BBM dan terakhir menolak kenaikan PPN 11%.
Rombongan mahasiswa tersebut berorasi dengan lantang meski ditengah siang hari bulan ramadan.
Pertemuan hanya sampai di jalan Lambung Mangkurat, beberapa meter dari gedung DPRD Kalsel sudah dihalang oleh kepolisian.
Dalam seruan kali ini, kembali tak dihadiri oleh Herry Wijaya, Ketua DPRD Kalsel. Untungnya tuntutan tersebut diterima oleh DPRD Kalsel, yang diwakili oleh Rosehan Nor Bachri Ketua Komisi III Fraksi PDIP untuk penandatangan surat sidang rakyat, yang akan dilaksanakan pada 20 April mendatang.
Selaras dengan tuntutan mahasiswa, Rosehan juga bersikap tegas tak ingin Jokowi tiga periode.
“Saya termasuk yang menolak 3 periode presiden” ungkapnya saat menemui massa aksi, Kamis (14/4).
Aksi diwarnai drama sindir pejabat negara dan bakar ban
Sebelum ditandatanginya sidang rakyat oleh Rosehan. Massa aksi sempat mempertampilkan drama yang menyinggung lima pejabat negara.
Mulai dari Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan Presiden Joko Widodo.
Dalam drama tersebut menyinggung isu panas Indonesia saat ini dan sedikit puisi-puisi sindiran.
Kemudian, disaat barisan depan bernegosiasi dengan Rosehan untuk penandatanganan. Asap hitam terlihat dari barisan belakang. Massa aksi terlihat bakar ban.
Untung, kobaran api dari ban tersebut langsung dimatikan oleh pihak kepolisian. Habibillah Albadari Hadian Firman, Koordinator Wilayah, menepis bahwa kegiatan tersebut bukan dari kesepakatan saat konsolidasi.
“Itu diluar keinginan kita. Oknum seperti itu, berarti merekantidak mengikuti konsolidasi dan merusak ketertiban hari ini,” ungkapnya.
Aksi kali ini diakhir dengan kepuasan mahasiswa dan beruntung tak terjadi kericuhan. Hal itu diungkapkan langsung oleh Kapolresta Banjarmasin, Sabana A. Martosumito.
“Seruan lancar, semua menerima dan berlangsung hanya sekitar 3 jam,” tutupnya. (Tim)
