Lentera Uniska, Banjarmasin – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalimantan Selatan (Kalsel) gelar aksi tuntut tolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalsel, Senin (12/9).
Selain menuntut kenaikan BBM, aksi ini juga menyeret kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) menimpa aktivis Munir Said Thalib yang sampai sekarang masih belum terungkap.
Maklum, bulan September juga dinamakan dengan September Hitam karena banyaknya tragedi yang melibatkan aktivis HAM hingga rakyat biasa.
Koordinator Wilayah BEM se-Kalimantan, M Yogi Ilmawan mengatakan, aksi kali ini juga turut mengevaluasi Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk disampaikan ke pusat.
“Terkait dengan evaluasi BPH, dan juga stabilisasi subsidi, serta harga bahan pokok,” katanya.
Sebelum Aksi, Presiden Mahasiswa (Presma) Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Ardhi membeberkan, sudah ada kesepakatan antara pihaknya dengan perwakilan DPRD Kalsel bahwa akan ada aksi.
Pihaknya juga meminta kehadiran ketua DPRD Kalsel di luar gedung bersama perwakilan dari DPRD Kalsel lainnya.
Sayangnya perwakilan DPRD tidak menanggapi pilihan yang diberikan dan malah memilih meninggalkan demonstran, akhirnya dari bentuk kekecewaan itu demonstran memutuskan untuk masuk ke dalam.
Akibatnya, aksi yang bermula damai menjadi ricuh, terlihat mahasiswa dengan aparat kepolisian saling beradu. Lemparan botol minuman, plastik dan lainnya menghujani aparat kepolisian.
Tak sampai disitu, pukul-pukulan juga terjadi, akibatnya dengan berat hati, demonstran memilih menarik mundur untuk menghindari fatal.
“Bahkan sudah kecewa, pertama ketua DPRD Kalsel gak hadir. Kemudian malah ditinggalkan, kami bahkan belum membaca tuntutan, kesepahaman, belum banyak berdebat dan lain lain,” kesal Ardhi.
Merasa tak puas, aksi tolak kenaikan harga BBM akan jadi jilid II, digelar besok hari, (13/9). (Sle/Cbr)
