LENTERAUNISKA.ID, BANJARMASIN – Ketika masih berstatus Calon Presiden pada tahun 2019 lalu Joko Widodo sempat obral janji di hadapan para pendukung dan simpatisan.
Dalam pidatonya, mantan Gubernur DKI Jakarta ini berencana meluncurkan Kartu Sembako Murah, Kartu Prakerja dan Kartu Indonesia Pintar (KIP).
Saat itu, Jokowi berjanji akan melakukan peningkatan penggunaan KIP yang semula hanya untuk SMA/SMK sampai ke Kuliah.
Hingga terpilih menjadi Presiden RI di periode kedua, program KIP Kuliah ini berjalan.
Lantas bagaimana nasib program KIP Kuliah apabila Presiden Jokowi Widodo habis masa jabatannya?
Menurut akademisi sekaligus pengamat politik dan kebijakan Universitas Islam Kalimantan (Uniska) Muhammad Arsyad Al Banjari (MAB) Uhaib As’ad program ini akan tergantikan atau dievaluasi oleh presiden yang baru.
“Jika Jokowi tidak jadi Presiden semua itu akan hilang, inikan bantuan yang bersifat populis atau sementara,” sebutnya kepada Lentera, Selasa (19/12/2023).
Lanjutnya, program yang bersifat populis itu merupakan strategi kebijakan untuk menarik simpati publik termasuk mahasiswa layaknya bantuan-bantuan seperti bansos dan BLT yang dinilai karikatif.
Program KIP Kuliah ini pun juga terasa di kampus swasta terbesar di Kalsel Uniska MAB yang dikelola melalui pihak Wakil Rektor III bidang Kemahasiswaan.
Kepala Biro Kemahasiswaan, Budi Setiadi optimis program tersebut akan sama berlanjut meskipun Presiden Jokowi telah habis masa jabatannya.
“Tetap berjalan entah itu namanya yang berubah atau apapun itu nantinya,” ujarnya, Rabu (27/12/2023).
Jika ditarik kebelakang, program itu sudah masuk ke Uniska sejak 13 tahun silam dari yang bernama Bidikmisi sampai KIP Kuliah.
Diakui Budi, beasiswa dari Bidikmisi maupun KIP Kuliah ini sangat membantu Uniska yang saat ini mencatat sekitar 680 mahasiswa berstatus sebagai penerima sejak 2020.
Tambah dosen Teknologi Informatika ini menjamin penggunaan beasiswa dari KIP kuliah di Uniska telah tepat sasaran.
Hal tersebut dipastikan sesuai dengan ketentuan dan standar yang telah ditetapkan pemerintah.
“KIP Kuliah adalah program pemerintah, syaratnya dari pemerintah, kami hanya menyeleksi sesuai dengan syarat itu,” ungkap Budi.
Salah satunya, hal itu didukung dengan survei langsung yang dilakukan pihak kampus ke tempat tinggal penerima.
“Uniska satu-satunya di Kalsel yang berani mensurvei ke rumah mahasiswanya walaupun tidak seluruhnya,” sebut Budi.
Kendati demikian, pihaknya mengestimasikan sampling yang dilakukan terhadap kediaman mahasiswa KIP Kuliah mencapai angka di atas 70 persen.
Program KIP Kuliah tersebut direalisasikan pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) sejak tahun 2021 lalu.
Dilansir dari kemendikbud.go.id KIP Kuliah merupakan program bantuan sosial dalam bidang pendidikan tinggi dan merupakan perkembangan dari program Bidikmisi yang sudah digulirkan pemerintah sejak tahun 2011.
Subkoordinator KIP Kuliah Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) Muni Ika mengatakan, bahwa KIP Kuliah bertujuan untuk meningkatkan perluasan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi secara lebih merata.
“Artinya, KIP Kuliah membuka akses seluas-luasnya bagi masyarakat yang kurang atau tidak mampu secara ekonomi untuk berkesempatan mewujudkan cita-citanya dan memiliki masa depan yang gemilang,” katanya, Kamis (3/8/2023).
Muni Ika menjelaskan, ada empat kategori mahasiswa yang berhak memperoleh KIP Kuliah.
Pertama, alumni SMA/SMK/sederajat tahun berjalan dan dua tahun sebelumnya yang memiliki KIP.
Kedua, mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin yang dibuktikan.
Ketiga, mahasiswa yang berasal dari daerah korban bencana alam, daerah konflik dan daerah yang memiliki kekhususan lainnya.
Keempat, mahasiswa yang memiliki keterbatasan akses, seperti mahasiswa penyandang disabilitas dan mahasiswa asal daerah 3T.
Secara statistik pendaftar KIP Kuliah terus melonjak.
Pada tahun 2020 ada 689.000 pendaftar.
Kemudian pada tahun 2021 jumlah pendaftar naik secara signifikan menjadi lebih dari 840.000.
Pada tahun 2022 naik menjadi 941.000 pendaftar dan per 3 Agustus 2023 sudah ada 946.000 pendaftar. (Farida Yuliyanti/Eka Nurrisma)
Editor : Zulvan Rahmatan
