LENTERAUNISKA.ID, BANJARMASIN-Usai tidak membuahkan hasil pada aksi sebelumnya, massa aksi kembali akan melaksanakan aksi lanjutan (jilid II) pada Senin, 19 Januari 2026. Aksi tersebut rencananya digelar di Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, dengan titik kumpul di Siring Patung Bekantan, Banjarmasin.
Keputusan tersebut diperoleh berdasarkan hasil konsolidasi yang telah dilaksanakan pada Minggu (18/1/2026) pukul 16.00 WITA, bertempat di bawah Jembatan Banua Anyar, Banjarmasin.
Selain membahas rencana pelaksanaan aksi jilid II, konsolidasi tersebut juga membahas evaluasi aksi sebelumnya serta pemantapan langkah menjelang aksi demonstrasi lanjutan.
Presiden Mahasiswa BEM Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam Banjarmasin periode 2025–2026, menyampaikan bahwa dalam aksi jilid II ini, aliansi mahasiswa dan masyarakat sepakat menambah satu poin tuntutan, penambahan tersebut berkaitan dengan kecaman terhadap tindakan represif aparat yang terjadi pada aksi sebelumnya.
“Terkait aksi jilid II ini, kami dari Aliansi Masyarakat dan Mahasiswa sepakat bahwasannya kami akan menambah poin tuntutan. Yaitu kemarin kan ada enam, kami tambah satu poin tuntutan mengenai kecaman terhadap tindakan represivitas aparat kemarin,” ujar Rizky.
Ia menjelaskan, secara teknis mekanisme lapangan pada aksi jilid II tidak jauh berbeda dengan aksi sebelumnya. Namun demikian, akan ada sejumlah penyesuaian pola aksi, mulai dari teknis teatrikal hingga penyampaian orasi.
“Terkait mekanisme lapangan, mungkin hampir sama seperti kemarin, cuma ada beberapa pola yang coba akan nanti kami bawakan di aksi nanti, baik tentang tetrikal, penyampaian orasi dan lain sebagainya,” katanya.
Lebih lanjut, Rizky menegaskan harapan agar seluruh tuntutan yang disampaikan mahasiswa dapat dipenuhi dan direalisasikan. Selain itu, pihaknya juga menuntut kehadiran Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, dalam aksi tersebut.
“Harapannya ketika kemudian Supian HK kembali tidak bisa berhadir di aksi jilid kedua ini, tentu kami menuntut Supian HK untuk diturunkan sebagai Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan,” tegasnya.
Tak hanya itu, ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut serta mengawal proses perjuangan ini, demi melahirkan kebijakan yang lebih adil dan berpihak kepada rakyat.
“Dan juga kami berharap kepada seluruh masyarakat Indonesia, mari sama-sama kita kawal ini untuk menemukan suatu kebijakan yang baru dan berpihak kepada rakyat,” tutup Rizky.
Editor: Eka Nurrisma
