LENTERAUNISKA.ID,BANJARMASIN — Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalimantan Selatan kembali menggelar aksi demonstrasi terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dalam aksi keempat ini, mahasiswa mendesak pemerintah menindaklanjuti tuntutan yang telah disepakati, sekaligus mendorong pemerintah pusat menetapkan karhutla sebagai bencana nasional.
Perwakilan mahasiswa mengaku kecewa karena Gubernur Kalimantan Selatan belum menemui massa, meski aksi terkait karhutla telah dilakukan sebanyak empat kali. Ketidakhadiran gubernur juga menjadi salah satu hal yang membuat dialog dengan pihak terkait berlangsung alot.
Sejumlah tuntutan dalam aksi tersebut telah disepakati dan ditandatangani. Namun, mahasiswa menegaskan bahwa kesepakatan itu belum bisa dianggap sebagai keberhasilan sebelum benar-benar dilaksanakan.
“Yang jelas sebenarnya, kami hari ini belum menang. Kami hanya sekadar diberikan tanda tangan terkait poin tuntutan. Namun, kami akan terus mengawal apa yang hari ini disepakati dan kita dialogkan,” ujar perwakilan mahasiswa.
Mahasiswa menyatakan akan memantau pelaksanaan setiap tuntutan, termasuk tenggat waktu yang telah dijanjikan. Jika kesepakatan tersebut tidak dipenuhi, mereka siap kembali menggelar aksi dengan jumlah massa yang lebih besar.
Ia menyebut lebih dari 500 orang turun dalam aksi kali ini. Jumlah tersebut, menurutnya, menjadi gambaran kekecewaan mahasiswa terhadap penanganan karhutla di Kalimantan Selatan.
“Kalaupun ini nantinya tidak ditindaklanjuti juga, siap-siap kita geruduk Gubernur Kalimantan Selatan dengan ketidakpercayaan masyarakat. Kita siap menuntut janji dengan massa yang berlipat ganda, jauh lebih besar daripada ini,” tegasnya.
Mahasiswa juga mendesak pemerintah pusat menetapkan karhutla di Kalimantan Selatan sebagai bencana nasional. Mereka menilai dampak yang ditimbulkan sudah meluas sehingga membutuhkan penanganan yang lebih serius.
Perwakilan mahasiswa mempertanyakan alasan pemerintah apabila usulan tersebut ditolak. Menurutnya, dampak karhutla seharusnya menjadi pertimbangan dalam menentukan langkah penanganan di tingkat nasional.
Aksi tersebut diikuti mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi, di antaranya STIHSA, Uniska, ULM, UMB, dan Poliban. Mahasiswa dari wilayah Banua Enam juga turut hadir, termasuk dari Universitas Sapta Mandiri, STIA Tabalong, dan STIA Amuntai. Perwakilan mahasiswa menyebut peserta aksi berasal dari lebih dari 10 kampus.
Menanggapi tuntutan tersebut, perwakilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyatakan pihaknya berkomitmen mempercepat penanganan karhutla agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
“Pemprov punya komitmen yang sama. Kita ingin kejadian karhutla di Kalsel bisa kita tanggulangi secepat-cepatnya, dan kemudian hari tidak akan terulang kembali,” ujarnya.
Ia mengatakan Gubernur Muhidin dan Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman berkomitmen untuk tetap hadir di tengah masyarakat dan mengupayakan penanganan semaksimal mungkin.
Terkait permintaan penetapan status bencana nasional, perwakilan Pemprov menyebut pemerintah daerah menginginkan dukungan lebih besar dari pemerintah pusat. Ia mengatakan gubernur telah melobi pemerintah pusat agar bantuan penanganan karhutla dapat ditingkatkan.
Dalam wawancara tersebut, ia menyampaikan informasi bantuan senilai Rp1,2 triliun dari pemerintah pusat untuk penanganan karhutla di delapan provinsi. Beberapa provinsi yang disebutkan ialah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Riau, dan Jambi.
Di Kalimantan Selatan, penanganan difokuskan pada tiga wilayah strategis di sekitar bandara, yakni Pengayuan, Gudang Damar, dan Taling Gunung. Bantuan juga diberikan ke sejumlah daerah lain, termasuk Barito Kuala, Tanah Laut, dan Kabupaten Banjar.
Sementara itu, perwakilan Polda Kalimantan Selatan mengungkapkan bahwa penyidik telah meningkatkan penanganan perkara 12 korporasi ke tahap penyidikan. Beberapa di antaranya telah ditetapkan sebagai tersangka. Selain itu, terdapat 11 orang yang juga menjalani proses penyidikan, dengan beberapa di antaranya telah ditetapkan sebagai tersangka.
“Dua belas korporasi sudah kita naik sidik, dan beberapa di antaranya sudah ada penetapan tersangka. Ada 11 perorangan juga yang sudah kita sidik dan beberapa juga sudah naik tersangka,” jelasnya.
Ia mengatakan penyidik telah mengumpulkan sejumlah barang bukti, mulai dari alat yang diduga digunakan untuk membakar lahan, keterangan saksi dan ahli, hingga hasil pemeriksaan laboratorium forensik. Penanganan kasus karhutla, lanjutnya, menjadi perhatian serius kepolisian sejalan dengan arahan Presiden dan Kapolri.
Selain penegakan hukum, Polda Kalsel turut menyoroti kecelakaan lalu lintas yang terjadi saat kabut asap menyelimuti sejumlah ruas jalan. Beberapa kejadian yang disampaikan di antaranya kecelakaan beruntun di Jalan Gubernur Sarkawi, truk terbalik di Jalan Ahmad Yani, serta kejadian serupa di Jalan Gubernur Subarjo.
Menurut perwakilan Polda, kejadian tersebut mengakibatkan kerugian materiil tanpa korban jiwa. Ia menjelaskan bahwa kecelakaan truk di Jalan Ahmad Yani juga dipengaruhi kelalaian pengemudi, meskipun saat itu terdapat kabut asap.
Untuk mengurangi risiko kecelakaan, kepolisian telah memasang rambu peringatan dan menempatkan personel lalu lintas di titik-titik dengan kondisi asap tebal.
“Kita sudah memasang rambu-rambu untuk berhati-hati dan kita menempatkan personel lalu lintas, terutama pada titik-titik yang asapnya tebal,” ujarnya.
Polda Kalsel juga mengimbau relawan serta personel TNI dan Polri yang terlibat dalam pemadaman agar menjaga kesehatan dan berhati-hati selama bertugas.
Mahasiswa menegaskan akan terus mengawal hasil kesepakatan dalam aksi tersebut. Mereka meminta pemerintah dan pihak terkait tidak berhenti pada penandatanganan tuntutan, tetapi memastikan seluruh komitmen benar-benar dijalankan. Jika tidak ada tindak lanjut, aksi lanjutan dengan massa yang lebih besar menjadi pilihan mereka.
Editor : Eka Nurrisma
