LENTERAUNISKA.ID , Banjarmasin — Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Kalimantan Selatan (Kalsel) mendorong pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Selatan. Hal tersebut disampaikan dalam diskusi publik dan pembagian masker gratis sebagai respons terhadap kondisi kabut asap akibat karhutla, Minggu (27/9/2026).
Virdian Aurellio mengatakan kegiatan tersebut bukan merupakan aksi massa, melainkan diskusi publik dan pembagian masker gratis. Ia menyebut terdapat sejumlah tuntutan evaluatif yang ingin disampaikan, salah satunya mendorong percepatan penanganan karhutla agar masyarakat dapat kembali beraktivitas secara normal.
“Kita punya delapan tuntutan evaluatif,” ujarnya.
Perwakilan BEM se-Kalsel, Muhammad Arifin, mengatakan pihaknya akan menggelar teklap akbar untuk membahas langkah gerakan selanjutnya. Hasil pembahasan tersebut nantinya akan menjadi bagian dari tuntutan yang akan disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Selatan.
Menurut Arifin, penanganan karhutla perlu dilakukan secara preventif karena persoalan serupa terus berulang. Ia juga menyinggung sejumlah persoalan lain yang dihadapi masyarakat Kalsel, seperti banjir, ketersediaan bahan bakar minyak (BBM), listrik, dan layanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).
“Artinya hari ini kasus yang terus terulang, jangan sampai tunggu parah dulu, tunggu banyak yang mati dulu, baru ada penanganan-penanganan yang kiranya lebih dimasifkan,” katanya.
Virdian mengatakan masyarakat Kalimantan memiliki hak untuk mendapatkan udara yang baik, air bersih, kehidupan yang layak, serta akses pendidikan dan pekerjaan yang tidak terganggu akibat bencana asap.
Ia juga menyoroti kondisi karhutla di Kalimantan yang menurutnya menjadi ironi di tengah besarnya sumber daya alam yang dimiliki wilayah tersebut. Meski demikian, ia mengapresiasi kepedulian masyarakat dan mahasiswa di Kalimantan Selatan dalam merespons persoalan karhutla.
Menurut Virdian, keterlibatan masyarakat dalam menyuarakan persoalan karhutla tidak harus dilakukan melalui tindakan yang bersifat rusuh. Aspirasi, menurutnya, dapat disampaikan secara tertib melalui ruang-ruang publik.
Selain penanganan di lapangan, transparansi anggaran menjadi salah satu hal yang disoroti. Virdian meminta pemerintah memberikan informasi yang jelas mengenai penggunaan anggaran penanganan karhutla, termasuk untuk modifikasi cuaca, alat pelindung diri (APD), bantuan bahan bakar minyak (BBM), dan bantuan bagi relawan.
“Salah satu tuntutan kami adalah, satu, perkuat anggaran; kedua, transparan seutuh dan total-totalnya,” ujarnya.
Ia juga mempertanyakan keterbukaan pemerintah terkait anggaran dan pelaksanaan modifikasi cuaca. Menurutnya, masyarakat perlu memperoleh informasi mengenai waktu pelaksanaan serta hasil dari program tersebut.
Terkait dugaan praktik korupsi dalam pengelolaan anggaran, Virdian mengaitkannya dengan persoalan transparansi anggaran yang menurutnya belum dapat diakses publik secara terbuka. Pernyataan tersebut merupakan pandangan yang disampaikan oleh Virdian dan bukan merupakan temuan atau kesimpulan mengenai adanya tindak pidana korupsi.
Virdian turut menanggapi bantuan dari negara lain dalam penanganan karhutla. Menurutnya, bantuan tersebut tidak seharusnya dipandang sebagai persoalan gengsi karena dampak kabut asap dapat melintasi batas negara.
Ia menilai pemerintah perlu terbuka terhadap bantuan yang dapat membantu mempercepat penanganan bencana. Di sisi lain, ia kembali menekankan pentingnya transparansi dan penguatan anggaran dalam penanganan karhutla.
“Jangan nilai pemerintah dari pidato-pidato baiknya. Nilai pemerintah dari manajemen anggarannya,” katanya.
Diskusi tersebut menjadi ruang bagi mahasiswa dan masyarakat untuk menyampaikan pandangan mengenai kondisi karhutla sekaligus mendorong penanganan dan evaluasi kebijakan yang lebih terbuka.
Editor : Eka Nurrisma
