LENTERAUNISKA.ID, BANJARMASIN – Massa seruan aksi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalimantan Selatan berjalan menuju lokasi demonstrasi dari titik kumpul yang telah disepakati menuju depan Gedung DPRD Kalimantan Selatan, Kamis (15/6/2026).
Dalam aksi tersebut, massa memberikan kartu kuning kepada DPRD Kalimantan Selatan dan DPR RI Dapil Kalimantan Selatan sebagai bentuk protes atas ketidakhadiran wakil rakyat dalam demonstrasi. Menurut massa aksi, kartu kuning merupakan peringatan atas berbagai persoalan yang dinilai belum mendapat perhatian serius.
“Mungkin aksi kartu kuning adalah sebuah peringatan, yang mengartikan bagaimana hari ini kebobrokan yang terjadi di daerah maupun di nasional, jangan sampai kartu merah itu kan terjadi. Artinya kartu kuning itu adalah penanda peringatan. Tanda peringat bahwa negara ataupun daerah, itu benar-benar mengalami menuju masa kehancuran, seperti itu,” pungkas Munawir Sazali.
BEM se-Kalsel meminta dihadirkan DPR RI dan DPRD Kalimantan Selatan. Mereka skeptis apabila demonstrasi di depan Gedung DPRD hanya membuat tuntutan massa berhenti di meja bundar. Apabila tidak dapat menghadirkannya, massa meminta Supian HK untuk lengser dari jabatan.
Haji Endang Komisi III selaku DPR RI Dapil Kalimantan Selatan menjadi salah satu pihak yang diminta datang secara langsung oleh massa aksi. Para massa mengharapkan anggota DPR RI agar bisa berkomitmen, tidak hanya berdialog, serta berharap ketua Dapil Kalimantan Selatan datang ke lokasi. Mereka juga menunggu Supian HK untuk mendatangkan langsung pihak dari DPR RI dan Dapil Kalimantan Selatan.
Massa aksi menyatakan tidak memulai diskusi dan pembahasan poin tuntutan karena tidak adanya kehadiran DPR RI Dapil Kalimantan Selatan.
Munawir Sazali juga menyampaikan bahwa mereka akan bertahan bagaimanapun nantinya. Menurutnya, saat demonstrasi berlangsung, mereka masih peduli terhadap kondisi rakyat. Para media pun menyoroti mereka hingga malam hari yang masih menunggu kehadiran DPR RI Dapil Kalimantan Selatan.
Dalam aksi tersebut, massa juga menyampaikan empat poin tuntutan kepada pemerintah pusat dan daerah. Mereka berharap tuntutan tersebut dapat didengar tidak hanya oleh DPRD Kalimantan Selatan, tetapi juga DPR RI Dapil Kalimantan Selatan.
“Yang pertama, bagaimana hari ini mendesak pemerintah pusat untuk menghapuskan total program realisasi MBG beserta Kopdes. Lalu yang kedua, bagaimana hari ini menuntut pemerintah pusat untuk segera menurunkan BBM, dan juga memperhatikan ekonomi rakyat. Lalu yang ketiga, bagaimana perihal revisi Undang-Undang Polri. Yang keempat, kami menuntut pemerintah pusat beserta daerah untuk memberikan rasa kesejahteraan daripada pendidikan,” ujar Akhmad Munawir Sazali, selaku koordinator aksi.
Empat poin tuntutan tersebut coba mereka kaji dan sampaikan agar kiranya dapat didengarkan, tidak hanya DPRD Kalimantan Selatan, tetapi juga DPR RI Dapil Kalimantan Selatan.
Selain itu, massa turut menyoroti dapur MBG yang terus berjalan meskipun rupiah terus menurun. Rakyat juga menjerit ketika BBM naik dan kebutuhan lainnya meningkat. Maka dari itu, massa datang untuk melakukan revolusi atas nama rakyat sipil.
Massa aksi menilai 11 orang yang duduk di Dapil Kalimantan Selatan suaranya tidak pernah terdengar untuk masyarakat, yang dimana hanya sampai di meja-meja rapat. Tidak sampai ke pusat DPR atau pembahasan DPR RI bersama seluruh anggota DPR RI.
Mereka juga menyoroti sejumlah persoalan daerah, seperti sekolah-sekolah yang belum layak dijadikan tempat pembelajaran karena plafon bocor, melebarnya tambang liar, banyaknya sampah di jalanan, serta maraknya anak-anak yang menjadi manusia silver demi kebutuhan hidup.
Editor : Eka Nurrisma
Reporter : Muhammad Faris Abdillah
