LENTERAUNISKA.ID, BANJARMASIN – Aliansi BEM Se-Kalimantan Selatan menggelar konsolidasi pada Sabtu (28/2/2026) di Banjarmasin. Konsolidasi ini dilakukan sebagai respons atas sejumlah kasus yang melibatkan oknum kepolisian dalam beberapa bulan terakhir.
Koordinator Aksi BEM Se-Kalsel, Muhammad Rifqi Naufal, menyampaikan bahwa berbagai kasus yang mencuat, baik di tingkat nasional maupun daerah, telah memicu kegeraman masyarakat dan mahasiswa.
Ia menilai, sejumlah tindakan oknum aparat tidak hanya mencederai rasa keadilan publik, tetapi juga diduga melanggar hak asasi manusia serta kode etik institusi kepolisian.
“Dalam beberapa tahun terakhir, khususnya beberapa bulan ke belakang, ada sejumlah kasus yang seolah menjadi daftar hitam dan terkesan didiamkan. Masyarakat sudah geram terhadap tingkah laku yang mencederai hak asasi manusia maupun melanggar etik,” ujarnya saat diwawancarai, Sabtu (28/2/2026).
Melalui konsolidasi ini, Aliansi BEM Se-Kalsel menyatakan akan menggelar aksi turun ke lapangan pada Senin, 3 Maret 2026. Aksi tersebut, menurut Rifqi, bukan sekadar simbolik, melainkan bentuk tekanan moral agar tuntutan mereka mendapat perhatian serius dari institusi terkait.
Adapun sejumlah tuntutan yang akan disuarakan dalam aksi tersebut antara lain:
1. Menuntut Kapolri, Listyo Sigit Prabowo, untuk segera mundur dari jabatannya.
2. Menuntut penghapusan total praktik dwifungsi Polri dalam ranah sipil.
3. Mendesak penghentian segala bentuk kekerasan, kriminalisasi, dan tindakan represif aparat terhadap rakyat sipil.
4. Menuntut Kapolda Kalimantan Selatan menindak tegas anggota yang terbukti melakukan pelanggaran melalui jalur pidana secara transparan, bukan hanya sanksi etik atau disiplin, serta menghapus praktik saling melindungi di wilayah Kalsel.
5. Menuntut pembebasan seluruh tahanan politik di Indonesia.
6. Mendesak evaluasi menyeluruh terhadap institusi kepolisian di Kalimantan Selatan.
7. Mengundang Kapolda Kalimantan Selatan dan Ketua DPRD Kalimantan Selatan untuk hadir langsung dalam aksi tersebut
Selain menyinggung kasus di daerah lain, Rifqi juga menyoroti dugaan kasus pelanggaran yang terjadi di Kalimantan Selatan. Ia menegaskan bahwa evaluasi tidak cukup hanya berkaca pada peristiwa di luar daerah.
“Saya rasa Kapolri harus melek terhadap institusinya sendiri di Kalimantan Selatan, bahwa mereka pun juga melakukan hal itu,” tegasnya.
Ia berharap aksi yang akan digelar pada Senin mendatang dapat menjadi momentum refleksi bagi institusi kepolisian, sekaligus ruang dialog terbuka antara aparat dan masyarakat.
Aliansi BEM Se-Kalsel pun mengajak mahasiswa serta elemen masyarakat untuk turut serta dalam aksi sebagai bentuk kepedulian terhadap penegakan hukum dan keadilan di Indonesia.
